Miris, Kebijakan Ini Mengajarkan Pegawai untuk Berhutang

Kali ini kami akan memberikan sedikit ulasan mengenai kebijakan di beberapa daerah yang menurut kami bahwa kebijakan tersebut mengajarkan kepada para pegawai, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan Daerah untuk berhutang. 

Apakah benar demikian? Mari kita bahas bersama.

Jika anda seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah melakukan kegiatan dengan sumber pembiayaan dari APBD maupun APBN, mungkin anda akan paham dan setuju dengan yang kami maksudkan. Mudah-mudahan kebijakan yang kami maksud diatas tidak terjadi pada semua instansi atau SKPD di Daerah Anda.

Namun hal ini benar-benar terjadi di beberapa daerah yang bisa anda selidiki langsung dan tidak dapat kami sebutkan daerah mana saja yang memberlakukan kebijakan yang menurut kami mengajarkan hal yang kurang baik tersebut.


Ketika RKA disuatu SKPD telah terbit, dan para pegawai hendak melaksanakan kegiatan yang tertera pada RKA tersebut, maka yang menjadi pemikiran awal adalah dari mana harus mendapatkan uang untuk pembiayaan kegiatan tersebut.

Mengapa Demikian?

Karena, dalam proses pencairan anggaran kegiatan yang tertera pada RKA, sebagian Daerah mewajibkan pelaksana kegiatan harus melengkapi segala Surat Pertanggungjawaban yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud, dari Kwitansi, Daftar Hadir, Surta Tugas, SPPD, hingga Dokumentasi dan lainnya sesuai peraturan secara lengkap.

Kita ketahui bersama bahwa untuk mendapatkan kelengkapan-kelengkapan tersebut tidak akan didapatkan sebelum kegiatan benar-benar telah terlaksana.

Yang jadi pertanyaan, darimanakah kita mendapatkan uang untuk membiayai kegiatan tersebut sementara keuangan yang menjadi sumber pembiayaan kegiatan belum dapat diambil jika tanpa pertanggungjawaban?

Berikut ini beberapa alternatif yang sempat kami catat yang telah dilakukan oleh beberapa Pegawai dalam menyikapi hal tersebut:

  1. Meminta Uang Pinjaman (UP) pada bendahara SKPD masing-masing. Hal ini cukup memberikan solusi, menurut beberapa orang, kendalanya adalah bahwa UP yang ada sangat terbatas sehingga tidak cukup untuk membiayai kegiatan, salah satu solusi adalah mencari pihak ketiga dari kegiatan terkait yang mau memberikan hutang. Seperti untuk makan minum kegiatan, pengelola kegiatan akan mencari Jasa Catering yang bersedia makanannya dihutang. (Solusi ini tetap berhutang).
  2. Jika tidak ada UP, maka pelaksana kegiatan harus meminta Tambahan Uang Pinjaman (TUP) ke Keuangan Daerah dengan catatan uang tersebut harus dikembalikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan. Jika tidak, maka peminjam (pelaksana kegiatan) harus mengembalikan dana tersebut sebanyak dua kali lipat. Hal ini membuat para pelaksana takut mengambil resiko dan langkah spekulatif diambil demi terlaksananya kegiatan mereka. Apa yang dilakukannya? Yaitu dengan meminjam kepada rentenir.


Menurut kami kedua hal tersebut cukup kuat untuk dijadikan alasan bahwa Pemerintah Daerah yang menerapkan pola tersebut mengajarkan kepada para pegawainya untuk berhutang. Sehingga tidak heran jika para pegawai didaerah tersebut memiliki jiwa "Penghutang".

Hal ini perlu mendapat perhatian dan evaluasi yang serius, karena jika dibiarkan maka akan membuka lebar tabir KKN di daerah tersebut.

Demikian informasi dari kami, semoga dapat bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Miris, Kebijakan Ini Mengajarkan Pegawai untuk Berhutang"

Posting Komentar

Terima Kasih untuk Kesempatan dan Kesediaan Anda Memberikan Tanggapan Melalui Kolom Komentar yang Tersedia.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel